Rekam24Bogor.com, Kota Bogor – Pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi, menilai sejumlah program Pemerintah Kota Bogor perlu diperkuat dari sisi transparansi dan indikator keberhasilan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Menurutnya, dalam konteks pendidikan, kebijakan yang dijalankan Wali Kota Bogor, Dedie Rachim dinilai relatif linier dengan kebutuhan masyarakat. Ia menyebut kepuasan publik terhadap program pendidikan cukup terasa karena dampaknya lebih mudah dilihat dan diukur.
“Kalau dalam konteks pendidikan mungkin linier, karena masyarakat puas dengan program-program yang sudah dilakukan,” ujarnya.
Namun, ia menilai pendekatan berbeda diperlukan dalam kebijakan lain seperti subsidi angkutan kota (angkot). Menurutnya, polemik yang sempat memicu aksi demonstrasi dari pengemudi dan pemilik angkot menunjukkan pentingnya kejelasan distribusi dan akuntabilitas subsidi.
“Subsidi itu siapa yang merasakan? Pengguna angkot atau pemilik angkot? Publik perlu tahu, akuntabel dan transparan atau tidak,” katanya.
Yusfitriadi menegaskan, transparansi bukan semata untuk meredam polemik, tetapi untuk memperkuat legitimasi kebijakan. Jika mekanisme penyaluran subsidi dipaparkan secara terbuka, termasuk nominal, sasaran, dan evaluasinya, maka kepercayaan publik akan meningkat.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah serapan 3.000 tenaga kerja melalui program job fair. Ia mempertanyakan indikator dan alat ukur yang digunakan untuk memastikan angka tersebut benar-benar terealisasi.
“Kalau melalui job fair, ada tidak alat ukurnya? Dari berapa perusahaan yang ikut, berapa yang benar-benar merekrut, siapa saja yang diterima, itu harus jelas,” tegasnya.
Ia mendorong agar pemerintah daerah membuat sistem monitoring pasca-job fair. Misalnya, dua hingga tiga bulan setelah kegiatan, dilakukan pendataan ulang terhadap perusahaan peserta untuk memastikan berapa tenaga kerja yang benar-benar terserap.
Dengan adanya alat ukur yang jelas, lanjutnya, klaim keberhasilan tidak hanya sebatas angka target, tetapi berbasis data riil dan terverifikasi.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Yusfitriadi menilai hal tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas kebijakan publik. Ia berharap pemerintah daerah dapat menjadikan evaluasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program.
“Job fair itu baik sebagai awareness dan fasilitasi. Tinggal diperkuat saja alat ukurnya agar dampaknya benar-benar terukur,” pungkasnya.
Dengan penguatan transparansi, akuntabilitas, dan sistem evaluasi, ia optimistis program-program daerah ke depan akan semakin tepat sasaran dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.
