Bogor- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran (TA) 2026 dalam rapat paripurna, Jumat (28/11/2025).
Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi.
Dedie Rachim menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah membahas dan menyetujui Raperda Kota Bogor tentang APBD TA 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Penyusunan Rancangan APBD TA 2026 dihadapkan pada berbagai tantangan yang memengaruhi kebijakan dan kemampuan keuangan daerah.
Di antaranya adalah pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) 2026 serta pengurangan pendapatan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dikelola bersama antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Dalam mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Bogor tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan dengan melakukan berbagai efisiensi, antara lain efisiensi anggaran dengan mengadaptasi amanat efisiensi belanja pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, seperti penggunaan surat secara elektronik dan digitalisasi data,” ujar Dedie Rachim di Gedung DPRD Kota Bogor.
Beberapa program prioritas RPJMD Kota Bogor 2025–2029 yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, yakni:
BOGOR CERDAS: Pembangunan jalan akses kantor pemerintahan, pematangan lahan Sekolah Rakyat Rancamaya dan lahan gedung kantor terpadu Katulampa, pembangunan ruang kelas baru SD Negeri dan SMP Negeri, beasiswa Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin, bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan SMP, beasiswa peserta didik SMP swasta, pemberian insentif kepada guru ngaji, serta pembangunan kantor kelurahan.
BOGOR LANCAR: Pengadaan tanah untuk Jalan R2 dan Jalan Permata, pembangunan Jalan R3 dan Jalan R2, revitalisasi Terminal Bubulak tahap II, penyediaan angkutan massal dengan skema pembelian layanan BisKita, serta pembangunan Jembatan Paledang–Pasir Jaya.
BOGOR SEJAHTERA: Pembuatan hanggar, revitalisasi Gedung Kemuning Gading, program padat karya, uji kompetensi pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja, praktik pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja, pelatihan kewirausahaan dan kompetensi usaha mikro, bantuan pangan, serta revitalisasi RPH.
BOGOR SEHAT: Fasilitasi pendaftaran administrasi kependudukan, perencanaan pembebasan lahan TPA Galuga, rehabilitasi Stadion Pajajaran tahap II, GOM Bogor Barat tahap I, perbaikan rumah tidak layak huni dan program bedah rumah, penyediaan alat bantu untuk difabel, pengadaan makanan tambahan untuk balita gizi buruk, bantuan belanja obat untuk RSUD, pelayanan IGD Puskesmas 24 jam, serta jaminan kesehatan masyarakat.
“Semoga apa yang telah kita rumuskan bersama untuk pembangunan Kota Bogor Tahun Anggaran 2026 dan tertuang dalam APBD ini dapat menjadi lokomotif akselerasi perekonomian di Kota Bogor,” ujarnya.
Di samping itu, ia menyampaikan bahwa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan SMAN 11, pembangunan Jalan Saleh Danasasmita, serta pembangunan Jalan R2.
“Untuk harmonisasi program pemerintah pusat, pada 2026 kami mendukung program-program prioritas, seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Kita semua berkomitmen melanjutkan pembangunan Kota Bogor dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bogor ‘Bogor Beres–Bogor Maju’,” ucapnya.
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menyampaikan harapannya bahwa APBD TA 2026 dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
“Kami berharap program yang sudah dituangkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran,” kata Adit.
